JAKARTA – Maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat menjadi faktor utama yang memicu tingginya angka pencurian di perusahaan perkebunan baik milik negara maupun swasta. Hal tersebut disampaikan Dr. Christian Orchard Perangin-angin Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia dalam keterangan persnya di Jakarta kepada media.
Selama ini stigma yang terbentuk adalah pencurian diakibatkan oleh karena adanya kebutuhan primer yang belum tercukupi oleh pelaku, padahal dari hasil penelitian hampir sebagian besar kasus pencurian yang terjadi di perusahaan perkebunan adalah akibat maraknya peredaran narkoba yang membutuhkan sangat besar biaya, sehingga pencurian produksi menjadi alternatif sebagai sumber pembiayaan.
Dalam beberapa hasil penangkapan terhadap kasus pencurian perusahaan perkebunan sering lalai menjadikan peredaran narkoba sebagai penyebab aksi pencurian. Pencurian selalu dipandang sebagai bagian yang disebabkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan dari sang pelaku padahal besar dugaan bahwa pencurian tersebut memiliki kaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sekitar wilayah perkebunan.
Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang mendorong penggunanya untuk melakukan tindakan kriminal dalam memenuhi konsumsi narkoba. Dalam kondisi tertentu pencurian menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk memperoleh uang secara cepat.
Komoditas seperti tandan buah segar dan brondolan memiliki nilai ekonomis dan mudah dipindahtangankan melalui jaringan penadah apabila pengawasan dari perusahaan perkebunan terhadap rantai distribusinya lemah. Situasi ini semakin berbahaya apabila terdapat jaringan penadah yang sistematis membeli hasil curian. Artinya pencurian tidak selalu menjadi tindakan individual, tetapi dapat berkembang menjadi mata rantai kejahatan yang melibatkan pencuri, penadah, dan kemungkinan jaringan kriminal lainnya.
Karakteristik wilayah perkebunan yang memiliki areal luas, akses jalan yang beragam, serta lokasi yang relatif jauh dari permukiman menghadirkan tantangan tersendiri dari pengawasan keamanan. Kondisi tersebut berpotensi dapat dimanfaatkan oleh tindakan kejahatan untuk melakukan pencurian, menyembunyikan hasil kejahatan dan menjalankan aktivitas ilegal lainnya.
Christian berpendapat perlu dibangun kerja sama aktif oleh perusahaan perkebunan dengan Polri dan BNN untuk memetakan potensi peredaran narkoba di sekitar wilayah perkebunan. Penindakan harus diarahkan pada jaringan pengedar dan bandar, bukan semata-mata kepada pengguna yang membutuhkan rehabilitasi. Perusahaan perkebunan juga harus menerapkan program deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui pemeriksaan yang objektif dan proporsional, dimulai dari petugas pengamanan internal, dengan tentu saja memperhatikan kerahasiaan dan objektivitas terhadap pemeriksaannya.
Direktur Ekskutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia ini juga berpendapat bahwa persoalan pencurian di perusahaan perkebunan harus diubah paradigma penanganannya dengan cara berani melihat akar persoalan secara lebih komprehensif. Jika terdapat keterikatan antara pencurian dan penyalahgunaan narkoba serta jaringan penadah maka harus ditangani sebagai satu rangkaian persoalan keamanan yang saling berhubungan. Perusahaan perkebunan baik milik negara maupun swasta harus berani berkolaborasi lintas institusi, memperkuat penegakan hukum serta menciptakan lingkungan sosial yang menolak peredaran narkoba. Perkebunan juga bukan semata-mata menempatkan tujuan operasionalnya terhadap keuntungan ekonomi namun harus menempatkan proses pengamanan sebagai metode untuk menjaga kelangsungan serta keberlanjutan dari perusahaan.
“Jangan hanya mengejar pencuri di kebun, tetapi bongkar juga jaringan yang memungkinkan pencurian tetap terjadi,” tegas Christian. “Jika narkoba menjadi faktor utama pemicu kriminalitas pencurian di perusahaan perkebunan maka pemberantasan serta penindakan dengan melibatkan Polri serta BNN harus berjalan beriringan,” tutup Christian mengakhiri wawancara. (Red)
